SEPENGGAL SEJARAH KULON PROGO


Sebelum menjadi Kabupaen Kulon Progo, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo di bagian utara yang merupakan bagian wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan di bagian selatan ada Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman.

WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
Sebelum Perang Diponegoro di daerah Naragung, termasuk didalamnya wilayah Kulon Progo, merupakan wilayah kosong tanpa kekuasaan. Pada saat itu roda pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Dalem yang bertempat tinggal di Ibukota negara Kutogoro. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo (kasultanan) terbentuk empat kabupaten kecil, yang masing-masing dipimpin oleh Tumenggung/Riyo, yaitu:
1.      Kabupaten Pengasih, tahun 1831
2.      Kabupaten Sentolo, tahun 1831
3.      Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
4.      Kabupaten Kalibawang, tahun 1855
Menurut buku ‘Prodjo Kejawen’ pada tahun 1912, empat Kabupaten Kecil tersebut digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.
Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan (distrik) dengan delapan Kapanewon (onder distrik), sementara itu ibukota kabupaten dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih dan Kawedanan Nanggulan, yang masing-masing membawahi 4 Kapanewonan (onder distrik). Kawedanan Pengasih meliputi Kepanewonan Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/Sermo. Sedangkan Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewonan Watumurah (Girimulyo), Kalibawang dan Samigaluh

WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN
Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Kabupaten Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku ‘Vorstenlanden’ riwayat Kabupaten Adikarta sebagai berikut : disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ariyo Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo, sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama daerah sebelah utara Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh (Pelenggah) itu letaknya berpencaran, maka Sentana Dalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasihatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan penyatuan pelungguh tersebut, maka layaklah menjadi satu daerah kesatuan yang (luasnya) setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot. Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdojo.
Pada masa pemerintahan Bupati kedua, yang dijabat oleh R. Rio Wasadirdjo, KGPAA Paku Alam V memerintahkan agar mengusahakan pengeringan tanah rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang sungguh-sungguh elok, Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V selanjutnya berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 dengan ibukota di Bendungan. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1903 Ibukotanya dipindahkan ke Wates.
Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Panjatan dan Brosot.

KESATUAN WILAYAH DENGAN JAWA BESAR/INDONESIA: PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN KABUPATEN ADIKARTA
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengu Buwono IX dan Paku Alam VIII Pada 5 September 1945 mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Wilayah Kekeuasaan Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan Daerah Istimewa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo (wilayah uatara) dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto( wilayah selatan).
Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Selanjutnya tanggal tersebut secara yuridis formal ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, yakni 15 Oktober 1951, atau saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan, dengan pusat pemerintahan di Wates.


HIMA D3 FE UNY

Author & Editor

Admin Hima D3 FE UNY dari divisi Kominfo

0 comments:

Post a Comment